Menyambut pelaksanaan MEA yang dicanangkan mulai Januari 2015 membuat Negara-negara ASEAN, Pada pilar pertama cetak biru MEA, dinyatakan bahwa: ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, aliran modal yang lebih bebas dan tenaga kerja terampil dalam berbagai sektor termaksud sektor pariwisata. Bila tidak siap, maka aliran bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil terlihat sebagai ancaman daripada peluang. MEA dalam upaya peningkatan kemakmuran ekonomi dilakukan melalui penguatan daya saing untuk memenangkan kompetisi global, melalui tahapan integrasi pasar domestik sebagai pasar tunggal dan integrasi basis produksi sehingga pada akhirnya mendorong peningkatan daya saing dalam menembus pasar global.

Siap tidak siap, Negara-negara ASEAN harus siap dalam menghadapi arus bebas tenaga kerja terampil dari Negara tetangganya. Untuk itulah pentingnya peningkatan SDM agar mampu bersaing dalam mengisi lapangan kerja di berbagai sector. Menyikapi itu, Presiden Jokowi cukup yakin bahwa tenaga kerja Indonesia sebenarnya sudah cukup mampu bersaing dengan tenaga kerja dari Negara lain. Bahkan banyak para ahli dari Indonesia yang bekerja di Negara-negara maju serta Negara berkembang dalam membangun pertumbuhan Negara mereka. “justru sebenarnya mereka (Negara lain) lebih takut kepada kita karena kita memiliki tenaga-tenaga ahli di berbagai bidang. Hal itu tentu menjadi perhatian khusus dalam peningkatan SDM di Negara mereka.”

Terkait hal itu, Presiden Jokowi mengapresiasi langkah-langkah LDII sebagai salah satu ormas Islam terbesar yang turut berperan aktif dalam pembinaan SDM dan peningkatan dan pemberdayaan UKM guna menghadapi MEA. Apa yang dilakukan LDII merupakan salahsatu kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan ketika Presiden Jokowi menerima jajaran pengurus DPP LDII di Istana Merdeka, Kamis (08/01) kemarin. Didampingi Menteri Sekretaris Negara Mensesneg Pratikno, dan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Machasin.

Usai pertemuan, Ketua Umum DPP LDII Abdullah Syam menyampaikan butir-butir pertemuan dengan Presiden Jokowi antara lain LDII sudah melakukan kegiatan peningkatan SDM baik formal maupun informal bekerjasama dengan ormas-ormas Islam lain serta instansi pemerintah terkait MEA 2015. Kemudian LDII mendorong agar pemerintah turut membantu penguatan ekonomi syariah. Karena sejatinya ekonomi syariah, bukan saja atribut Islam, tapi atribut semua umat. Karena konsep ekonomi syariah merupakan yang adil. Terkait radikalisme yang marak belakangan ini, LDII bekerjasama dengan PBNU berencana menyelenggarakan pendidikan deradikalisasi. Karena radikalisme ini tidak cocok di Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila. LDII sangat toleran terhadap kemajemukan yang ada, karena itu kerukunan antar umat beragama penting dijaga dalam kerangka NKRI. “Dalam Hal ini Presiden Jokowi mendukung sekali apa yang sudah dilakukan LDII”, imbuh Syam.

Mendukung apa yang disampaikan Abdullah Syam, Ketua DPP LDII Prasetyo Sunaryo menegaskan bahwa dakwah yang dilakukan LDII merupakan dakwah bil haal, dakwah yang bersifat solusi. Kegiatan-kegiatan yang LDII lakukan merupakan gabungan dari penguasaan ilmu dan pengamalan ilmu yang terkait dengan persoalan kemasyarakatan. Misal, peningkatan religiusitas di Indonesia, bagaimana kita meningkatkan kerukunan intra maupun inter umat beragama. Dalam hal pembinaan SDM, LDII concern membina mulai sejak usia dini hingga dewasa. Sehingga bisa terwujud tri sukses generus yang mandiri.

Di akhir pertemuan, LDII berencana menggelar seminar atau semacam lokakarya Ekonomi Syariah dan memohon agar Presiden Jokowi dapat menghadiri acara tersebut. [eko]