Sragen (26/2/2017). Dewan Pimpinan Daerah LDII Kabupaten Sragen, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga. Di Aula Komplek Majelis Taklim & Kelompok Bimbingan Ibadah Haji An Nur, atau PAUD & TK Terpadu Budi Utomo, Mojosari RT 02/01, Pimpinan Anak Cabang (PC) LDII Kelurahan Sragen Kulon, Pimpinan
Tujuan Negara tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum, untuk mencapai tujuan dimaksud Negara perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki potensi ekonomis. Dengan diundangkannya UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa kewajiban Negara untuk melindungi
Negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai landasan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga apabila hukum tersebut bisa tegak dan tegas maka rakyat akan merasakan, terlindungi dan merasa aman dalam kehidupan sehari-harinya. akan tetapi sebelum hukum positif tersebut terbentuk karena kedaulatan Negara Republik
Pada jaman sekarang ini kita harus berhati-hati dalam melakukan tindakan sehari-hari, karena adanya perkembangan hukum yang semakin luas dan lengkap untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan para koruptor yang telah menguras kekayaan negara hingga triliunan rupiah. Berdasarkan informasi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), merilis data tren
oleh: Dr. H. Ardito Bhinadi, M.Si Jauhilah tujuh transaksi yang diharamkan, yaitu: 1) transaksi riba, 2) transaksi maysir (perjudian), 3) transaksi gharar (ketidakpastian), 4) transaksi dharar (penganiayaan, saling merugikan), 5) transaksi maksiat (secara langsung atau tidak, melanggar syariat Islam), 6) transaksi suht (haram zatnya), dan
