Kongres Umat Islam Indonesia ke-7 (KUII ke-7) akan menyoroti pentingnya terwujudnya sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. “Konsepsi perekonomian berkeadilan dan berperadaban yang dilandasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, implementasinya tetap mempertahankan persatuan dan azas kerakyatan yang berujung tercapainya keadilan sosial bagi
oleh: Dr. H. Ardito Bhinadi, M.Si Pada artikel sebelumnya telah disampaikan 7 (tujuh) transaksi yang haram dan wajibnya hijrah dari bank konvensional ke bank syariah. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak umat Islam yang telah terjebak pada transaksi riba. Mereka menyimpan uangnya di bank
Ekonomi syariah berbasis kerakyatan tak sekadar wacana. LDII mendorong warganya mendirikan koperasi atau Usaha Bersama (UB) sejak 1998. Dari ribuan UB di tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) banyak yang sukses, namun tak sedikit yang gagal. LDII pada 21-22 Februari lalu menggelar seminar dan workshop, untuk
Memahami Perbedaan Prinsip Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional Oleh: Ibnu Anwaruddin, SH., Angg. dept. KIM DPP LDII Email : ian_pujakesuma@yahoo.co.id (Hp. 08174970703, 081383283313) “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” QS.
oleh: Dr. H. Ardito Bhinadi, M.Si Jauhilah tujuh transaksi yang diharamkan, yaitu: 1) transaksi riba, 2) transaksi maysir (perjudian), 3) transaksi gharar (ketidakpastian), 4) transaksi dharar (penganiayaan, saling merugikan), 5) transaksi maksiat (secara langsung atau tidak, melanggar syariat Islam), 6) transaksi suht (haram zatnya), dan
