Lataniya Web Dev

Browse By

LDII Balikpapan Cegah Maraknya Radikalisme

balikpapan15

BALIKPAPAN – Krisis kebangsaan terkait berkembangnya isu radikalisme mengatasnamakan Islam akhir-akhir ini cukup meresahkan sebagian masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap nasib bangsa, LDII Kota Balikpapan menyelenggarakan dialog kebangsaan dan bela negara, yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Balikpapan, Sabtu (31/1/2015).

“Tujuan diselenggarakan kegiatan ini agar para mubaligh-mubalighot, para dai-daiyah, yang menjadi tulang punggung LDII memiliki pandangan yang luas tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, diatas kepentingan pribadi dan golongan,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Provinsi Kalimantan Timur, H Sutamsis SH MH MKn, ketika memberikan sambutan.

“Jika pemahaman berbangsa dan bernegara dilaksanakan dengan baik oleh kader-kader LDII, baik yang berkiprah dalam organisasi masyarakat, pemerintahan, dan jabatan-jabatan penting lainnya, insyaa Allah, segala kebijakan, langkah, dan keputusan yang diambil akan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,” terang H Sutamsis.

Ketua DPW LDII Kalimantan Timur pun tak lupa menyampaikan terima kasih kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LDII Kota Balikpapan yang telah melaksanakan kegiatan ini. Ia berjanji akan mendorong daerah-daerah lain di Kalimantan Timur untuk melaksanakan kegiatan serupa, mengingat kegiatan tersebut sesuai dengan program kerja organisasi.

Sementara itu, Ketua DPD LDII Kota Balikpapan, H Abdul Rachman Zain SE, dalam sambutannya menyoroti pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan secara menyeluruh di berbagai lapisan masyarakat, tidak terputus antar generasi sehingga terwujud rasa aman dalam menjaga ketahanan kota, daerah, serta ketahanan nasional dan bangsa hingga ke gererasi berikutnya.

“Kita bisa bayangkan, jika negara dalam keadaan aman dan sehat, maka warga negara secara bersama-sama dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih baik, umat beragama pun dapat menjalankan ibadah serta mengembangkan diri dengan baik,” jelas H Abdul Rachman Zain.

Acara resmi dibuka secara simbolis, ditandai dengan pemukulan gong oleh Drs Bahriansyah MSi mewakili Wali Kota Balikpapan, yang disaksikan oleh pengurus LDII, baik tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) atau setingkat kelurahan, Pimpinan Cabang (PC) setingkat kecamatan, hingga pengurus DPD berserta sekira 150 peserta dan undangan.

Dalam dialog kebangsaan ini, panitia mengundang narasumber yang cukup berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. “Ada Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan Drs Astani, kemudian Mayor (Inf) Masrukhan Kepala Staf Kodim 0905, dan yang ketiga AKP H Sarbini, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Balikpapan Utara, yang mewakili Kapolres Kota Balikpapan,” ujar H Asrul Sani BA, ketua panitia kegiatan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Balikpapan Bidang Dakwah dan Ukhuwah Islamiyah, Drs KH M Idris, turut hadir memenuhi undangan, meski sebelum memasuki sesi inti meminta ijin atau pamit mengikuti kegiatan di tempat lain.

Dialog Kebangsaan

Memasuki sesi inti, satu persatu narasumber mengupas materi yang telah dibagikan kepada peserta. Sesi pertama Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan Drs Astani memberikan paparan mengenai mengapa wawasan kebangsaan dibutuhkan oleh setiap warga negara.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya wawasan kebangsaan, yaitu menonjolnya kepentingan kelompok dan golongan, primordialisme, penggunaan kekerasan dan pemaksaan kehendak, masuknya budaya asing dan menghujat budaya sendiri, hingga sikap apatis terhadap pembangunan nasional.

Meski sisa waktu terbatas, dari pukul 10.00 – 12.30 WITA, dan isi materi umumnya menjemukan, namun Mayor Masrukhan mampu membuat suasana jadi segar. Ada hal-hal baru yang diungkap.

Menurutnya, negara akan berhasil mencapai tujuannya ditentukan oleh lima komponen bangsa, yaitu agamawan, cendekiawan, pemerintah, ekonomi yang stabil dan kekuatan angkatan bersenjata.

Komponen agamawan menjadi perhatian penting baginya dan sangat tepat dalam dialog ini. Ini mengingat LDII merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang keagamaan. “Komponen agamawan punya peran sangat penting. Dengan moral baik, bangsa akan terhindar dari tindakan yang mengarah pada penyimpangan peraturan dan agama,” ujar Mayor Masrukhan, yang asli kelahiran Lamongan Jawa Timur ini.

Sesi berikutnya pun tak kalah hebohnya, bahkan suasana makin segar dan beberapa kali applause menggema serentak. Ini karena H Sarbini, yang juga ahli dalam berdakwah ini membawa ayat-ayat Alquran ketika menyampaikan materi wawasan kebangsaan.

“Jadi, berbicara tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harga mati, itu bukan jawaban dari polisi atau tentara. Lebih dari itu, justru Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman (agar menjaga negara),” ujar H Sarbini, sambil mengutip Alquran Surat Ali Imron ayat 200 dan 103.

“Adakah butir-butir Pancasila itu bertentangan dengan ayat-ayat Alquran?” ujar putra Madura ini lantang kepada peserta. Peserta pun menjawab tidak ada. Menurutnya, orang-orang yang mengatakan Pancasila bertentangan dengan Alquran adalah generasi baru, yang tidak pernah melihat dan mengalami beratnya perjuangan melawan penjajah.

Menginjak akhir sesi, H Abdul Rachman Zain, sempat membuat peserta terhibur dan acara kembali heboh, padahal moderator bermaksud menutup acara mengingat waktu telah berakhir. Kedua narasumber, baik dari TNI/Polri, diajak maju ke depan, dan ditanya mengenai perbedaan posisi topi baret yang dikenakannya. Keduanya pun menjawab ramah dengan sedikit dibumbui canda.

Menurut Mayor Masrukhan, untuk TNI topi baret miring ke kanan sebagai simbol kesatuan pasukan tempur siap membela negara dari ancaman luar. Sedangkan untuk kepolisian, lanjutnya, topi baret miring ke kiri menunjukkan kesatuan non tempur, tetapi menegakkan hukum.

AKP Sarbini menambahkan, itulah mengapa posisi TNI ada di sebelah kanan Polri saat keduanya berbaris disejajarkan. “Jadi, TNI miring ke kanan, Polri miring ke kiri, maknanya untuk melindungi,” ujar Sarbini, sambil memberi isyarat kedua tangan miring ke kiri dan ke kanan. Keduanya pun menjelaskan bahwa hal itu sudah menjadi ketentuan TNI/Polri. (SA/Yasin/LINES)